AERODROME SAFETY FOR MANOUVERING AREA IN SOEKARNO-HATTA INTERNATIONAL AIRPORT CENGKARENG

Prasadja Ricardianto, Muhammad Rifni, Oce Prasetya

Abstract


This research was conducted in the area of Soekarno-Hatta, Cengkareng. The purpose of

this study is to determine the conformity between Soekarno-Hatta airport KKOP and the Local Government Regulation of Tangerang City. The method used in this study is a survey method or field study and at the explanatory-descriptive level. The methods of data collection are documentation, interviews, and observation. The result of the study can be concluded through the role of the Tangerang City government in making the 2012-2023 spatial  plan  of  Tangerang  City,  recommendations  on  safety  area  for  flight  operation against the local government regulation on the building conbstruction Tangerang City which have been made by the local government and the Regional Airport Authority I of Soekarno-Hatta  Airport,  and  conclusions  regarding  the  conformity between  Soekarno- Hatta Airport KKOP and Local Government Regulation of Tangerang City implemented in the Development Activity Plan of space structure plan consisting of the main activities of Soekarno-Hatta International Airport, Supporting Activities of Green Open Space, Land Use Plan.


Keywords


aerodrome safety for manouvering area; obstacle; local government regulation

Full Text:

PDF

References


Aerodromes Annex 14, 1998. Aerodromes Design And Operation dan Airport Services Manual (ICAO) Part 6, Control of Obstacles, Doc 9137-AN/898, Second Edition. Canada: ICAO.

Airports Council International. http://www.aci.aero/[2014]

Diran, Oetarjo. 1998. Human Factors and Aviation System Safety or Culture and Large Socio-technical System, an anthology of articles in Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad

XXI. Bandung: Angkasa.

Gita, Viradhea, Sawitri Subiyanto and Arief Laila Nugraha. 2014. “Tinjauan Peta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Ahmad Yani Semarang” in Jurnal Geodesi Undip. ISSN: 2337-845X. Vol. 3 (1): 158. (skyscrapercity.com, 2013).

ICAO. 2006. Safety Management System. Doc9859 AN/460, First Edition, International Civil Aviation Organization.

(Kemenhub RI) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Jakarta: Kemenhub RI.

(Kemenhub RI) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nomor KM 48 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum. Jakarta: Kemenhub RI.

(Kemenhub RI) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2005. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 44 Tahun 2005 tanggal 23 Juli, Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Jakarta: Kemenhub RI.

(Kemenhub RI) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2010. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandar-Udaraan Nasional. Jakarta: Kemenhub RI.

(Kemenhub RI) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2010. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2010 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara International Jakarta.

Martono, K. 2009. Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009. Bandung: Mandar Maju.

Moegandi, Achmad. 1996. Mengenal dunia Penerbangan Sipil., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

(Permen RI) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Penerbangan. Jakarta: Permen RI.

(Permen RI) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. Jakart: Permen RI.

(Permen RI) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. Jakarta: Permen RI.

(PermenHub RI) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM24Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome). Jakarta: PermenHub RI.

(PermenHub RI) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Jakarta: PermenHub RI.

(Perda) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun

-2031. Kabupaten Tangerang: Perda

(Perda) Peraturan Daerah Kota Tangerang. 2012. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032. Kabupaten

Tangerang: Perda.

(PerDirJenPerhubUd) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 2000. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/110/VI/2000 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara dan Sekitarnya. Jakarta: PerDirJenPerhubUd.

(PerDirJenPerhubUd) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 2010. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP / 2770 / XII / 2010 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Standar Pembuatan Buku Pedoman Pengoperationan Bandar Udara (Advisory Circular Casr Part 139-08, Aerodrome

Manual). Jakarta: PerDirJenPerhubUd.

Putra, Andius Dasa dan Aleksander Purba. 2009. Analisis Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Pekon Serai Di Kabupaten Lampung Barat. REKAYASA, Jurnal Sipil dan Perencanaan, Vol. 13 (2).

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung.

Supriyadi, Yaddy. 2012. Keselamatan Penerbangan, Teori dan Problematika, penerbit: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2012, Hal.5.

Suherman, E. 1984. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara. Bandung: Alumni.

Syafar, Deri Pemba. 2014. Seminar “Prospek High Rise Building Pasca Relokasi Bandara Polonia ke Kuala Namu”.

(SKEPDirjenHubUd) Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara. 2004. Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP 32/IV/1998 atau SNI 03-

-2004 tentang Pemberian Tanda dan Pemasangan Lampu Halangan (Obstacle Light) di sekitar Bandar Udara. Jakarta: SKEPDirjenHubUd.

(UURI) Undang-undang Republik Indonesia. 1993. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Madya Tangerang. Jakarta: UURI.

(UURI) Undang-undang Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan. Jakarta: UURI.

Yusuf, Muhammad. 2010. Laporan Akhir Penelitian Peningkatan Keamanan Daerah Lingkungan Kerja Dalam Rangka Menunjang Keselamatan Penerbangan. A cooperation between Ministry of Research and Technology and Ministry of Transportation, Research and Development Badan).




DOI: http://dx.doi.org/10.25292/j.mtl.v2i3.109

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK | ISSN : 2442-3149 (Online) | ISSN : 2355-472X (Print)

 Creative Commons Licence
Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

View My Stats